Sejarah Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Tahun 1949 - 1959



.
.

Kompi.xyz - Periode pada kedua pemerintahan negara Indonesia yang merdeka berlangsung pada rentang waktu yakni pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959. Untuk masa periode demokrasi ini dimana terjadinya pergantian undang-undang dasar sebanyak dua kali.



Untuk pergantian UUD 1945 Dengan kesepakatan Konstitusi RIS yakni pada tanggal 27 Desember 1949 dimana sampai dengan 17 Agustus 1950. Untuk periode ini bentuk negara Indonesia dari yang kesatuan menjadi serikat. Untuk sistem pemerintahan nya dari presidensil menjadi parlementer.

Untuk pergantian UUD 1950 Dengan kesepakatan Konstitusi RIS yakni pada tanggal 17 Agustus 1950 dimana sampai dengan 5 juli 1959. Untuk periode ini bentuk pemerintahan kembali menjadi negara kesatuan . dengan kesimpulan untuk periode 1949 sampai dengan 1959 dimana negara kita menganut sebuah demokrasi parlementer.

Pertanggung jawaban suatu pemegang jabatan dan juga politisi sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan berfungsinya suatu parlementer dan juga media massa yang dijadikan sebagai alat kontrol.

Kehidupan suatu kepartaian juga boleh dikatakan memperoleh sebuah peluang yang sebesar besarnya juga untuk berkembang dengan maksimal. Untuk periode ini hampir 40 jumlah partai politik terbentuk dengan tingkat suatu ekonomi.

Untuk pemilihan umum yang hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955 , untuk pemilihan umum tersebut juga benar benar dilakukan dengan prinsip demokrasi. Kompetensi yang terjadi juga antar partai politik dan juga sangat intensif dan juga fair.

Dan untuk masyarakat pada umumnya juga bisa merasakan bahwa suatu hak-hak dasar mereka tidak pernah dikurangi. Meskipun untuk semua warga negara tidak bisa memanfaatkan hal tersebut dengan maksimal.

Suatu kebebasan pers juga bisa dirasakan dengan baik pula. Untuk kebebasan pendapat juga bisa dilakukan. Dan untuk masyarakat mampu melakukan dimana tanpa adanya rasa takut dan juga dalam menghadapi resiko mesikpun mengkomentari pemerintah dengan sikap yang keras.

Dimana yang dilakukan Dr. Halim yakni mantan perdana menteri yang juga menyampaikan suatu surat terbuka dan juga mengeluarkan semua yang ada di dalam hatinya yakni kritikan yang tajam mengenai langkah yang dilaksanakan oleh presiden Soekarno.

Dalam masa pemerintahan parlementer juga dimana daerah-daerah memperoleh otonomi yang juga cukup bahkan otonomi yang juga seluas-luasnya dengan asas yang dilakukan. Dimana dilakukan landasan untuk berpijak dalam mengatur sebuah kekuasaan.

Indikator itu pun merupakan ukuran kesuksesan suatu pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer nya. Demokrasi parlementer nya juga bertahan hingga sembilan tahun dengan dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno  yakni tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1959.

Dewan Konstituante juga mengalami suatu jalan buntu untuk mencapai suatu kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional dimana tidak mencapai titik temu antara dua kubu politik dan juga kelompok yang ingin islam sebagai negara.

Dan pada akhirnya politik aliran membawakan konflik. Akibat aliran tersebut menjadi konflik pada yang terjadi dan cenderung juga meluas melewati suatu batas wilayah yang ada.

Demikian sudah sejarah pada pelaksanaan demokrasi untuk periode 1949 – 1959 , semoga menjadi pembelajaran baru untuk anda. Terima kasih 

Baca : 3 Macam Zona Wilayah Laut Indonesia

.
.


Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.

0 Response to "Sejarah Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Tahun 1949 - 1959"

Post a Comment

loading...